Jakarta (pilar.id) – Permasalahan terkait bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan dalam debat terakhir Calon Presiden 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024) malam.
Pembagian bansos yang dianggap kurang terarah dan peningkatan jumlahnya menjelang tahun politik disinyalir dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Perbincangan tersebut mencuat ketika Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengajukan pertanyaan kepada Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait penyaluran bansos yang massif belakangan ini.
“Bansos merupakan kewajiban negara dan kita menghadapi masalah dengan banyak klaim seolah-olah ini bantuan dari individu atau kelompok tertentu. Bagaimana pandangan Pak Anies agar bansos tidak saling klaim, dapat mencapai sasaran yang tepat, dan tidak menimbulkan kecemburuan,” tanya Ganjar.
Anies dengan tegas menjawab pertanyaan Ganjar. Menurutnya, bansos adalah bantuan untuk penerima manfaat, bukan untuk pemberi bantuan.
“Dan harus diberikan sesuai kebutuhan, sesuai waktu. Bukan diberikan secara mendadak. Selain itu, bansos harus diberikan melalui pendataan yang baik, dengan mekanisme melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di tepi jalan,” ungkap Anies.
Setelah debat, Ganjar menekankan bahwa isu bansos menjadi perhatian utama di masyarakat. Publik bertanya-tanya mengapa ada klaim dari pihak tertentu terhadap distribusi bansos.
“Selain itu, alokasi anggarannya juga meningkat, dan frekuensi pendistribusiannya lebih banyak pada awal tahun ini. Oleh karena itu, kami bertanya agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Ganjar.
Ganjar menilai isu bansos saat ini sangat terpolitisasi. Klaimnya muncul di berbagai tempat dan seakan-akan berasal dari kelompok tertentu.
“Oleh karena itu, kami menanyakan di debat agar masyarakat mendapat pemahaman yang jelas. Sebab, isu ini kerap muncul di media terkait survei yang menyatakan bahwa rakyat harus memilih ini, jika tidak, mereka tidak akan mendapat bansos. Hal seperti ini harus dijelaskan agar masyarakat bisa memahami dan memilih dengan bijak,” tegasnya.
Ganjar juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi permasalahan bansos belakangan ini. Bahkan, DPR sebagai perwakilan rakyat diminta untuk melakukan pengawasan.
“Kenaikan yang signifikan dalam alokasi bansos terlihat aneh. Mari kita kontrol agar tidak disalahgunakan. Klaim yang muncul harus diawasi untuk mencegah klaim sepihak. Saya tegaskan, bansos adalah tanggung jawab negara dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (hdl)
