Kendal (pilar.id) – Penggunaan politik identitas menjadi salah satu strategi yang belakangan kerap digunakan dalam pergulatan politik nasional. Terutama menjelang pemilihan umum mulai dari tingkat kepala daerah sampai pemilihan presiden.
Terkait dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah menerima ajakan praktik politik indentitas.
Apalagi, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang. Kondisi yang sangat berpotensi menimbulkan perpecahan besar di kalangan masyarakat bawah jika, praktik politik identitas tidak dicegah dan justru kembali dilakukan dan dikembangkan.
“Dan perlu diantisipasi juga tidak perlu ke politik identitas. Identitas itu iya ada, namun tidak perlu sampai ke dalam, (contohnya) kalau tidak sama dengan kita tidak boleh kita dukung dan seterusnya. Tidak boleh ada lagi,” kata Wagub saat menghadiri Haul Akbar Pahlawan Nasional Kiai Haji Ahmad Rifai di Pendapa Kabupaten Kendal, Minggu (6/11/2022).
Menurut dia, yang perlu dipertahankan saat ini adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
“Jangan sampai keharmonisan masyarakat dinodai dengan oknum-oknum yang menggunakan politik praktis,” ujarnya.
Selain politik Identitas, Wagub juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut dengan paham radikal.
Ia menyebut saat perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia banyak tokoh agama dan santri yang turut berkorban sehingga sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila ini sudah keputusan final para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh agama.
“Ini harus benar-benar kita serukan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia sudah final, tidak boleh lagi ada yang membahas apakah Pancasila itu Islami atau tidak karena itu adalah kesepakatan para ulama, termasuk Kiai Ahmad Rifai juga ikut andil memperjuangkan itu,” katanya. (fat)
