Jakarta (pilar.id) – Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, menegaskan perlunya langkah tegas dari pemerintah menyusul tragedi penembakan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menyebabkan tewasnya Komandan Koramil (Danramil) 1703-04/Aradide, Kabupaten Paniai, Letda Inf Oktovianus Sogalrey pada hari Kamis (11/4/2024) lalu.
Insiden ini bukan hanya menelan korban jiwa, tetapi juga mengancam integritas kedaulatan negara. Syarief menilai insiden ini sebagai titik balik untuk mengambil pendekatan baru dalam diplomasi Papua.
“Saya melihat masalah ini semakin mendesak. Setiap tragedi yang terjadi harus menjadi dasar untuk meredefinisi ketahanan nasional, terutama dalam menangani kelompok separatis bersenjata di Papua. Semakin lama masalah ini dibiarkan, semakin besar ancaman terhadap kedaulatan negara. Di sisi lain, situasi geopolitik regional semakin berubah dinamis. Tragedi terbaru di Papua adalah pukulan bagi integritas wilayah negara,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat tersebut.
Anggota Komisi Pertahanan DPR ini menilai bahwa meredefinisi kelompok kriminal bersenjata menjadi Organisasi Papua Merdeka adalah langkah yang tepat.
Masalah Papua tidak hanya tentang keamanan, tetapi juga merupakan ancaman langsung terhadap keutuhan nasional.
Diperlukan kebijakan dan langkah taktis yang tegas dan lebih keras untuk mengurangi risiko yang ada dan yang akan muncul. Sinergi, bahkan penggantian dalam penegakan kedaulatan, bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan yang nyata.
Menurutnya, pendekatan terhadap Papua telah mencakup pendekatan lunak (dialog dan intelijen) dan pendekatan keras (Operasi Militer Selain Perang) sekaligus. Pasal 7 ayat (2) angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah menegaskan peran TNI, yaitu dalam memerangi gerakan separatis bersenjata. Dengan meningkatnya ancaman yang nyata, masa depan ketahanan nasional menjadi semakin dipertaruhkan.
Dengan mengubah nama KKB kembali menjadi OPM, tugas TNI bukan hanya membantu POLRI, tetapi juga bertanggung jawab langsung dalam memerangi OPM.
“Ini adalah tantangan bagi pemerintah untuk melihat masalah Papua secara lebih komprehensif dan berani. Semakin lama dibiarkan, kelompok separatis Papua akan semakin kuat. Akhirnya, rakyat dan aparat pemerintah yang menjadi korban, ancaman disintegrasi bangsa, dan keruntuhan NKRI. Saya telah beberapa kali mendesak pemerintah untuk bertindak tegas, berani, dan lebih keras dalam menangani dinamika di Papua. Jangan tunggu hingga korban semakin banyak dan stabilitas kedaulatan NKRI semakin terganggu,” tutupnya. (mad/hdl)
