Semarang (pilar.id) – Dalam Anugerah Tinarbuka Peringatan HAKIN 2023 ini, Pemerintah Kota Semarang masuk dalam 10 besar kategori untuk Bupati/Walikota.
Dari 10 kota/kabupaten tersebut akan dipilih 5 kota/kabupaten terbaik kategori Bupati/Walikota. Kota Semarang terus melakukan persiapan maksimal songsong anugerah Tinarbuka Hakin 2023.
Direncanakan gelar anugerah penghargaan Tinarbuka 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2023 di Kota Pekanbaru.
Mengikuti tahap akhir penilaian Anugerah Tinarbuka Peringatan HAKIN (Hari Keterbukaan Informasi Nasional) 2023, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengundang semua OPD dan petugas PPID Kota Semarang.
Dirinya berharap, dengan hadirnya OPD dan PPID Kota Semarang tersebut menjadikan semakin tahu mengenai keterbukaan informasi publik yang saat ini sangat diperlukan masyarakat.
“Kami memang meminta untuk mengundang OPD semua dan petugas PPID, sehingga harapannya semakin tahu. Ini loh, kita dilihat orang luar, dilihat masyarakat, dan dilihat oleh Badan Keterbukaan Informasi Publik. Jadi kalau saya dan pak Sekda memberi instruksi itu bukan dari kita, tetapi tuntutan dari masyarakat bagaimana keterbukaan publik, dan memang itu dibutuhkan masyarakat zaman sekarang,” ujar Mbak Ita, sapaan akrab wali kota.
Kegiatan kali ini merupakan penilaian akhir dari rangkaian seleksi yang sudah dilaksanakan. Walikota perempuan pertama di kota Semarang itu juga menyampaikan bagaimana tim penilai melakukan penilaian dalam upaya mencari informasi dari apa yang sudah dipaparkan dirinya tempo lalu.
“Tadi adalah penegasan kembali pada saat beberapa waktu lalu kami presentasi di hadapan tim penilai. Tadi bagaimana inovasi-inovasi betul dijalankan. Karena pada saat yang lalu hanya paparan, kalau tadi bukti-buktinya, APBDnya dilihat tadi, kemudian bagaimana interaksi-interaksi dari masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat RI, Rospita Vici Paulyn menyampaikan mengenai tujuan dari penilaian kali ini adalah untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah Wali kota Semarang sampaikan kepada Tim penilai tempo lalu.
“Kami menilai kesesuaian antara apa yang sudah di sampaikan Ibu Wali kota saat presentasi sebelumnya dengan fakta di lapangan. Kami juga perlu memeriksa karena kita nilai dari kepala daerahnya, apakah komitmen Ibu Wali kota terhadap penganggaran terkait pelaksanaan keterbukaan informasi sudah maksimal, artinya dukungan baik anggaran, sarana prasarana untuk badan publik di kota Semarang dialirkan secara baik,” ujarnya.
“Yang kedua, terkait penggunaaan website maupun media sosial baik bagi kaum disabilitas maupun bagi masyarakat dalam upaya kemudahan akses. Informasi harus bisa didapatkan dengan mudah, murah, dan cepat oleh siapa pun, kapan pun, dan dimana pun tanpa boleh ada yang membatasi. Sehingga informasi harus terbuka dan transparan,” sambungnya.
Dirinya juga memberi arahan kepada Pemerintah Kota Semarang beserta Wali kota Semarang untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menggunakan haknya untuk mengetahui infromasi dari Pemerintah.
“Pemerintah kota Semarang dan Ibu Wali kota juga harus mengedukasi masyarakat, pemerintah sudah terbuka maka gunakan hak masyarakat untuk tahu, lakukan hak masyarakat menilai dan melihat apakah kinerja dari pemerintah sudah baik dan benar serta informasi yang disampaikan memiliki nilai guna bagi masyarakat,” katanya. (Aam)
