Jakarta (pilar.id) – Ketua DPR RI yang juga menjabat sebagai Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023, Puan Maharani, memimpin Sidang Paripurna dalam rangkaian Sidang Umum AIPA ke-44. Pada kesempatan ini, resolusi-resolusi dari berbagai komisi di AIPA disahkan untuk mendukung kepentingan wilayah Asia Tenggara.
Sidang Paripurna Kedua ini merupakan bagian dari Sidang Umum AIPA ke-44 yang diadakan di Fairmont Hotel, Jakarta, sejak 5 Agustus lalu. Sidang Umum AIPA merupakan salah satu momen penting dalam kepengurusan DPR RI di AIPA tahun ini.
“Dalam rangka Order of Business, Sidang Paripurna Kedua dalam Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly atau AIPA memiliki tiga agenda utama,” ujar Puan saat membuka sidang paripurna AIPA pada Rabu (9/8/2023).
Agenda tersebut mencakup Presentasi dan Adopsi Laporan Komisi-Komisi, pengumuman tanggal dan lokasi Sidang Umum AIPA ke-45, serta penandatanganan Komunike Bersama (Joint Communique).
Puan memberi kesempatan kepada para ketua komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat komisi-komisi selama Sidang Umum AIPA ke-44 berlangsung. Salah satu laporan pertama datang dari Ketua Pertemuan Anggota Parlemen Wanita AIPA (WAIPA), Irine Yusiana Roba Putri.
Dalam laporannya, Irine mengungkapkan bahwa WAIPA berhasil merumuskan 3 resolusi selama Sidang WAIPA kali ini. Salah satu di antaranya merupakan usulan dari Indonesia yang berjudul ‘Meningkatkan Ketahanan ASEAN Melalui Kepemimpinan Wanita dan Parlemen yang Responsif terhadap Gender’.
Setelah laporan dari Irine, Puan memberikan kesempatan kepada anggota parlemen AIPA untuk memberikan tanggapan. Setelah tidak ada masukan lebih lanjut, Puan mengambil keputusan untuk menyahkan resolusi dari WAIPA, yang kemudian menjadi poin resolusi dalam Sidang Umum AIPA ke-44 di Indonesia.
Puan juga mempersilakan Ketua Pertemuan Parlemen Muda AIPA (Young Parliamentarians of AIPA/YPA), Dyah Roro Esti Widya Putri, untuk menyampaikan laporan dari YPA. Komisi anggota parlemen muda AIPA ini berhasil merumuskan dua resolusi.
Salah satu resolusi dari YPA juga berasal dari Indonesia dan berjudul ‘Memajukan Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan Inklusif, Transformasi Ekonomi, dan Partisipasi Demokrasi’. Setelah mendapatkan persetujuan dari anggota parlemen AIPA, resolusi dari YPA disahkan oleh Puan.
“Sekarang kita beralih ke presentasi Laporan Komisi Urusan Politik. Saya ingin mengundang Bapak Dr. Fadli Zon, Ketua Komisi Urusan Politik, untuk menyampaikan laporannya,” kata Puan sebelum memberi kesempatan kepada Fadli Zon untuk menyampaikan laporannya.
Komisi urusan politik berhasil merumuskan enam resolusi, dua di antaranya merupakan usulan dari Indonesia. Resolusi tersebut bertujuan menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama, serta kerja sama parlemen untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar.
Selain itu, komisi urusan politik juga setuju untuk membentuk komite Ad Hoc guna membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan. Dua resolusi tersebut juga mendapatkan persetujuan dari anggota parlemen AIPA.
Puan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Charles Honoris untuk melaporkan hasil dari Komisi Ekonomi AIPA. Dalam laporan yang dibacakan oleh Charles, resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh komisi ini menekankan pentingnya ekonomi hijau dalam kerja sama ekonomi antar negara.
Setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota AIPA, Puan melanjutkan agenda selanjutnya. “Sekarang mari kita lanjutkan ke laporan berikutnya. Saya mengundang Bapak Sukamta, Ketua Komisi Urusan Sosial, untuk mempresentasikan laporannya,” kata Puan sebelum memberi kesempatan kepada Sukamta untuk menyampaikan laporannya.
Komisi urusan sosial berhasil merumuskan tiga resolusi, dua di antaranya merupakan usulan dari Indonesia. Resolusi tersebut berfokus pada mobilisasi aksi parlemen dalam mendukung pekerjaan yang ramah lingkungan (green jobs) dan keahlian untuk mendukung transisi ekonomi hijau. Satu resolusi lainnya merupakan usulan dari Malaysia dan berkaitan dengan tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh generasi muda dan kelompok yang kehilangan tempat tinggal.
Setelah mendengar laporan dari komisi-komisi AIPA, sidang paripurna tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Komunike Bersama oleh perwakilan negara anggota AIPA yang hadir.
Acara kemudian berlanjut dengan penyerahan kepengurusan AIPA dari Indonesia ke Laos. Sidang Umum AIPA ke-45 akan diadakan pada bulan Oktober 2024 di Laos, mengikuti presidensi negara tersebut di AIPA pada tahun depan.
Sebagai simbol penyerahan, Puan menyerahkan palu sidang AIPA kepada Presiden Majelis Nasional Laos, Xaysomphone Phomvihane, sebagai tanda estafet kepemimpinan AIPA.
“Sebagai Presiden AIPA ke-44, saya menyerahkan palu sidang kepada Laos sebagai tanda bahwa Presidensi AIPA selanjutnya akan dipegang oleh Laos,” jelas Puan.
Puan juga melakukan estafet bendera AIPA, menandakan penyerahan kesekretariatan AIPA dari Indonesia kepada Laos. Puan berharap Laos akan melanjutkan peran Indonesia dalam menjalankan Sidang Umum AIPA yang sukses.
“Kami juga ingin mengapresiasi komitmen dari seluruh delegasi dalam mempromosikan semangat Kesatuan ASEAN untuk mengatasi perbedaan dalam setiap diskusi selama Sidang Umum AIPA ke-44 ini,” tambah Puan.
Ketua Parlemen Laos, Xaysomphone Phomvihane, menyampaikan kesiapannya untuk menyelenggarakan Sidang Umum AIPA ke-45 dengan mengambil pelajaran dari keberhasilan Indonesia.
“Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Sidang AIPA ke-44 dengan sukses, dan kami di Laos siap melanjutkan keberhasilan tersebut dalam Sidang AIPA ke-45 tahun 2024 nanti,” ujar Ketua Parlemen Laos setelah menerima estafet kepemimpinan AIPA dari Puan.
Seperti diketahui, DPR RI menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44 karena DPR RI juga menjabat sebagai Ketua AIPA pada tahun 2023. Kepemimpinan ini sejalan dengan peran Indonesia di ASEAN tahun ini. (hen/hdl)
