Palu (pilar.id) – Dunia terus berkembang di tengah perkembangan teknologi yang juga turut mempengaruhi berbagai sendi kehidupan termasuk pelayanan terhadap masyarakat yang juga mulai marak menggunakan teknologi.
Namun, kurikulum dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang harusnya melahirkan para pejabat pelayan masyarakat masih belum berubah. Hal ini memantik kritik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Mendagri meminta agar kurkulum yang ada di IPDN dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Sehingga, bisa terus meyesuaikan diri di tengah perubahan.
“Saya minta juga IPDN supaya kurikulumnya jangan itu-itu saja atau text book kalau pelajaran dasar boleh,” kata Mendagri Tito Karnavian di Palu, Sabtu (17/9/2022).
Dia mendorong agar kurikulum IPDN dilakukan adaptasi maupun pembaharuan terhadap kondisi serta perkembangan lingkungan secara berkelanjutan.
Hal itu, kata Tito, bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap Praja IPDN tentang prinsip-prinsip otonomi daerah beserta tata cara pengelolaannya.
“Bahkan pembicara atau pengajarnya juga jangan terpaku pada itu saja, akan tetapi datangkan praktisi, Menteri, TNI dan Polri serta Kepala Daerah yang sukses juga dari pihak swasta agar prinsip otonomi dapat dipahami dengan baik oleh Praja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolri periode 2016-2019 itu memastikan bahwa seluruh rangkaian rekrutmen IPDN telah berlangsung transparan dan terbuka, karena telah mengutamakan yang terbaik dari yang baik.
Sebab kesalahan dalam merekrut, sambung Tito, berkontribusi 60 persen terhadap kegagalan dari daerah yang nantinya akan dipimpin.
Untuk memastikan transparansi itu, IPDN melibatkan berbagai lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, Perguruan Tinggi sampai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kami mencari motor penggerak sekaligus agen perubahan dari sistem birokrasi yang rumit,” demikian Tito. (fat)
