Jakarta (pilar.id) – Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin angkat bicara soal dugaan adanya Rp300 Triliun di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diusut tuntas.
Menurut Ma’ruf Amin, transaksi sebesar itu adalah hal yang mencurigakan sehingga perlu diusut.
“Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya kira terus diusut tuntas,” tegas Wapres Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Jumat (10/3/2023).
Wapres Ma’ruf Amin menambahkan, pemerintah tidak akan memberi ruang adanya penyelewengan anggaran negara.
Jika memang terdpat hal-hal menyimpang atau ada penyelewengan keuangan, akan menjadi wewenang aparat penegak hukum.
“Hal-hal yang memang ada penyimpangan dan memang itu sudah ada indikasinya, itu memang menjadi kewenangan yang berwenang,” ucapnya.
Wapres Ma’ruf Amin juga mendorong internal Kemenkeu dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu melakukan penelusuran.
Dia menegaskan bahwa semua pegawai pemerintah untuk menyampaikan LHKPN sebagai pertanggungjawaban harta kekayaannya.
“Sebenarnya itu sudah menjadi aturan ya, semua pegawai termasuk di Kementerian Keuangan itu harus sudah melaporkan LKH setiap tahun,” tuturnya.
“Dan itu kalau ada yang belum melaporkan saya kira perlu diteliti lagi, mencurigakan ya tentu diteliti,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. (ade)
