Jakarta (pilar.id) – Gaji guru dan pengajar telah menjadi salah satu isu serius yang diperhatikan oleh salah satu Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo.
Dalam berbagai kesempatan, Ganjar Pranowo terus menyampaikan niatnya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Salah satu contoh terkini adalah saat Ganjar menjadi pembicara dalam sebuah acara diskusi yang diadakan oleh Keluarga Alumni Perguruan Tinggi di Djakarta Theater pada Minggu (17/9/2023).
Ganjar dengan tegas menyoroti kenyataan bahwa masih ada banyak guru yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di banyak daerah, gaji yang mereka terima sangat minim.
“Saya ingin bertanya, dari 10 lulusan terbaik perguruan tinggi, berapa di antara mereka yang bersedia menjadi guru atau dosen? Saya kira jumlahnya sangat sedikit,” ujar Ganjar.
Ganjar melanjutkan dengan menjelaskan alasan di balik ketidakminatan ini, yaitu masalah penghasilan. Menurutnya, lulusan terbaik lebih memilih bekerja di lembaga atau perusahaan terkenal daripada menjadi guru atau dosen karena di sana mereka dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi.
“Ini adalah masalah yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita bisa membuat Indonesia maju jika kita tidak memperhatikan kesejahteraan guru, yang merupakan salah satu profesi yang sangat berpengaruh,” terangnya.
Dengan bonus demografi yang ada di depan mata, investasi dalam bidang pendidikan harus ditingkatkan secara signifikan. Ganjar menekankan bahwa pendidikan yang baik tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga kualitas guru.
“Untuk memastikan kualitas guru yang baik, kita harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Jika penghasilan mereka meningkat, ini adalah salah satu cara kita untuk menghormati guru dan menjadikan profesi ini lebih bergengsi. Terutama ketika kita harus mengejar ketertinggalan,” tambahnya.
Pemberantasan Korupsi
Selain mengenai isu guru, dalam kesempatan tersebut Ganjar juga membagikan pandangannya tentang langkah-langkah untuk memajukan Indonesia. Ganjar menyoroti tiga hal utama yang harus dilakukan, yaitu peningkatan anggaran negara, digitalisasi sistem pemerintahan, dan pemberantasan korupsi.
“Korupsi adalah masalah yang masih menjadi tantangan besar bagi kita dan telah merasuki berbagai sektor. Meskipun tidak mudah, dalam waktu 10 tahun di Jawa Tengah, saya telah mengusung tagline ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’ dan langkah ini cukup berhasil,” paparnya.
Semua aspek telah diperbaiki untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi ini. Mulai dari pendidikan, pencegahan, hingga penindakan, semuanya dilakukan dengan serius.
“Jika kita ingin benar-benar serius, maka korupsi harus menjadi masalah yang harus kita atasi. Kita perlu merapihkan regulasi, memperbaiki struktur lembaga, dan menempatkan pemimpin yang tepat untuk memimpin langkah-langkah ini,” pungkasnya. (rio/ted)
