Jakarta (pilar.id) – Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, menilai, pemerintah pada dasarnya tidak mengurus kedelai. Maka tidak heran jika hingga saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum melakukan apa-apa terkait melonjaknya harga kedelai impor.
Diketahui, beberapa pekan terakhir harga kedelai mengalami lonjakan. Harga kedelai impor saat ini mencapai Rp12.000 per kg di tingkat perajin. Padahal, harga kedelai impor normalnya berkisar
Rp9.500 hingga Rp10.00 per kg.
“Nggak ada statement solutif dari Kemendag selain karena harga di global naik. Terus kenapa dengan itu? Rakyat cuma mau tahu harga pangan di Indonesia itu terjangkau dan pasokannya melimpah,” tegas Said, Senin (21/2/2022).
Tidak adanya aturan yang jelas dari pemerintah membuat kedelai jadi komoditas yang dipertarungkan di pasar bebas. Dengan demikian, ketika harga kedelai naik, pemerintah tidak mempunyai kekuatan yang cukup karena tidak memiliki perusahaan negara yang dapat melakukan operasi pasar.
Oleh karena itu, kata Said, pemerintah harus segera mengembalikan cara pandangnya terhadap kedelai yang merupakan salah satu pangan penting dan strategis. Karena kedelai dan produk turunannya menjadi salah satu bahan pangan yang jadi tumpuan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan protein dari nabati.
“Pemerintah harus mengurus dengan benar, sehingga ketika harga kedelai naik pemerintah gak bingung. Sekarang kan pemerintah bingung tuh, nggak melakukan apa-apa,” kata dia.
Selain membuat aturan yang jelas, menurut dia, pemerintah harus mendukung produksi kedelai lokal. Ia melihat, sejauh ini pemerintah belum hadir untuk membuat kedelai lokal mampu bersaing dengan kedelai impor. Harga kedelai lokal biasanya akan lebih mahal Rp2.000 dengan kedelai impor.
Pemerintah harus memberikan insentif atau dukungan terhadap petani kedelai lokal. Mulai dari memberikan dukungan berbentuk permodalan, teknologi, akses pasar, sarana pertanian, termasuk soal akses lahan. Tak hanya itu, langkah meningkatkan produksi lokal harus dibarengi dengan kebijakan importasi.
“Masalahnya kebijakan politik dari pemerintah, mau tidak menguatkan produksi kedelai lokal,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menyebutkan, naiknya harga kedelai di Indonesia karena adanya beberapa permasalahan dari negara importir seperti 5 miliar babi di China yang menggunakan pakan dari kedelai hingga cuaca buruk atau El Nina di kawasan Amerika Selatan. (her/din)
