Surabaya (pilar.id) – Isye Adhy Karyono, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jatim, menyoroti urgensi pendekatan program kemandirian untuk kaum perempuan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan peran mereka dalam pembangunan.
“Kita harus mewujudkan kesadaran mengenai peran perempuan melalui program-program yang fokus pada kemandirian. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemandirian perempuan merupakan kunci bagi pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” ungkap Isye Adhy Karyono saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Sosialisasi Pembuatan Laporan Pelaksanaan Program Kerja (LPPK) Dharma Wanita Persatuan Jatim pada Jumat (3/11).
Untuk mencapai kemandirian tersebut, Isye mengidentifikasi beberapa program kunci, termasuk literasi digital, akses pendidikan universal dan inklusif, serta kesetaraan dalam layanan pendidikan.
Saat ini, literasi digital di Jawa Timur telah mencapai tingkat yang sangat baik. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika RI per 31 Desember 2022, Indeks Literasi Digital Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 3,55. Angka ini melebihi indeks literasi digital secara nasional yang mencapai 3,49.
Selain literasi digital dan pendidikan, Isye juga menyoroti pemberdayaan ekonomi perempuan, melalui pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan pembangunan jejaring pemasaran produk.
“Upaya ini akan meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha dari skala rumah tangga hingga industri besar, mendukung kebutuhan keluarga, dan membuka peluang bagi kemandirian ekonomi perempuan,” katanya.
Isye juga menekankan pentingnya program-program yang berfokus pada aspek sosial budaya untuk mencapai kemandirian perempuan, seperti kesetaraan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, peningkatan status kesehatan perempuan, serta pelestarian keanekaragaman budaya.
Selain membahas kemandirian perempuan, Isye juga memberikan apresiasi kepada pengurus DWP Jatim atas usaha keras mereka dalam melaporkan kegiatan berbasis elektronik atau e-reporting. Hingga 3 November 2023, e-reporting DWP Jatim memimpin peringkat dengan total 104.902 kegiatan. Sumatera Selatan berada di posisi kedua dengan 82.941 kegiatan, diikuti oleh Sulawesi Tenggara dengan 63.369 kegiatan, serta Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan masing-masing 56.678 dan 40.114 kegiatan.
Meskipun memimpin dalam jumlah kegiatan, Isye menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap setiap kegiatan yang dilaporkan melalui e-reporting. Hal ini bertujuan agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi anggota dan masyarakat.
“Kita tidak hanya melihat kuantitas, tetapi juga harus fokus pada kualitas dari setiap kegiatan agar dapat memberikan dampak positif bagi anggota dan masyarakat,” pungkasnya. (usm/ted)
