Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron merasa heran dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan karena telah menetapkan harga tiket wisata Candi Borobudur yang cukup mahal. Padahal, penetapan harga tiket tersebut merupakan ranah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“BUMN saja suruh bicara di situ, toh pengelolanya juga BUMN. Dan Pak Luhut juga menurut saya juga tidak perlu terlalu over juga, bisa menahan diri lah,” kata Herman, di Jakarta, Senin (6/6/2022).
Meski diberi kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan berbagai tugas dan kewenangan, menurut Herman, Luhut semestinya mengedepankan kajian yang mendalam ketika memutuskan kebijakan. Meskipun kebijakan tersebut sesuai dengan keinginan pemerintah, namun jika terjadi kontraproduktif, sebaiknya ditinjau ulang.
Menurut Herman, harga tiket Rp750 ribu untuk turis lokal dan 100 Dollar AS untuk turis asing dirasa terlalu mahal. Apalagi, harga tiket sebelumnya yang hanya Rp50 ribu untuk turis lokal, dan 20 Dollar AS untuk turis asing.
“Mohon untuk dikaji ulang. Penetapan itu harus dikaji untung ruginya,” kata Herman.
Herman mengatakan, untuk membatasi pengunjung ke lokasi wisata masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh pengelola. Salah satunya dengan membuka penjualan tiket secara online.
Pengunjung akan dibatasi dengan sistem kuota harian. Apabila sudah memenuhi kuota, maka penjualan tiket langsung ditutup pada hari tersebut.
“Kalau hanya dibatasi 1.200 kunjungan yang ada di candi itu, ya buat saja mekanisme pembelian tiket yang terbatas,” kata dia.
Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, kebijakan untuk menaikkan harga tiket wisata bukan hanya soal mencari keuntungan semata. Namun, BUMN harus memikirkan juga rantai ekonomi yang berjalan.
“Jangan sampai yang sekarang sudah ramai, jadi sepi. Karena masyarakat tidak mampu untuk membeli tiket yang terlalu mahal itu,” kata dia.
Pemerintah, lanjut Herman, juga mesti memikirkan turis asing yang pada akhirnya mereka hanya memilih untuk berkunjung secara virtual atau cukup melihat fotonya saja daripada harus membayar 100 Dollar AS. Sebab, turis asing juga tidak akan jor-joran, mereka pasti akan memikirkan harga tiket yang tinggi.
“Sekali lagi tinjau ulang dan tetapkan harga yang proporsional, yang terjangkau,” tegas Herman.
Herman juga tak setuju kalau wisata sejarah tersebut over kapasitas kunjungan. Sebab, hal itu juga akan berdampak tidak baik untuk situs Borobudur.
Komisi VI DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil pengelola wisata Candi Borobudur untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Jangan sampai kenaikan harga tiket hanya demi penerimaan negara saja. Sebab, hal itu akan berdampak tidak baik untuk perkembangan wisata di Indonesia ke depan.
“Kita akan undang kembali ke sini,” tandas Herman. (ach/hdl)
